Kominfo Akan Menerbitkan Permen Pengendalian Konten Negatif

Kominfo Akan Menerbitkan Permen Pengendalian Konten Negatif - Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Semuel Abrijani Pangerapan menuliskan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sedang mengerjakan peraturan menteri menurut studi banding ke Malaysia dan Jerman berhubungan berita hoaks dan ujaran kebencian.


"Kami sedang menyusun memakai kombinasi dari Jerman dan Malaysia soal fake news dan hate speech. Kami bakal buat ketentuan versi Indonesia," ujar Semuel di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (3/8).

Dalam penyusunan permen menurut kombinasi ketentuan dari Malaysia dan Jerman. Malaysia sudah menciptakan beleid tentang penanganan isu berita palsu, hoaks dan ujaran kebencian di media sosial.

Di sisi beda Jerman yaitu, Jerman telah merealisasikan penegakan hukum di media jejaring sosial pada tanggal 1 Januari 2018 dengan undang-undang yang dikenal sebagai NetzDG (Network Enforcement Law). Penyusunan ini kata Semuel ditolong oleh pihak ketiga laksana perguruan tinggi.

Permen ini berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang ketika ini masih direvisi. Oleh karena tersebut permen ini masih mesti menantikan PP 82 ditandatangi Presiden.

"Permen begitu PP 82 ditandatangani presiden anda langsung terbitkan permen," ujar Semuel.

Permen ini tidak melulu akan menata berita hoaks maupun ujaran kebencian, tapi mengenai pengendalian konten negatif secara keseluruhan.

"Jadi permen mengenai pengendalian konten. Di dalamnya terdapat fakenews. Yang ilegal tidak saja fake news tp banyak, saya bukan lagi sebut hoaks," ujar Semuel.

Berdasarkan keterangan dari Semuel dalam Permen ini akan menata soal denda yang akan diserahkan kepada platform media sosial atau penyedia layanan internet bilamana membiarkan konten negatif beredar di jaringannya. Semuel menuliskan denda ini mengacu pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Di PP 82 dan permen telah dikasih terdapat denda, dendanya ditata PNBP. Nanti cantolan denda administratif, saldo berapanya kami akankupas bersangkutan PNBP. Jadi anda tidak dapat tentukan sendiri," ujar Semuel.

Sekian artikel saya tentang Kominfo Akan Menerbitkan Permen Pengendalian Konten Negatif semoga artikel ini bisa bermanfaat.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Kominfo Akan Menerbitkan Permen Pengendalian Konten Negatif"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel