Harapan Tik Tok dan Solusi Blokir Kominfo

Harapan Tik Tok dan Solusi Blokir Kominfo - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada Selasa kemudian (3/7) menutup delapan Domain Name System (DNS) aplikasi pembuat video pendek Tik Tok. Kominfo memblokir aplikasi asal China ini sebab dinilai mempunyai konten negatif khususnya untuk anak-anak berusia di bawah 16 tahun. Perwakilan Tik Tok juga menyambangi Kominfo pada Rabu kemarin (4/7) untuk mengerjakan pertemuan dengan Kominfo.


Seusai pertemuan itu, Menteri Kominfo Rudiantara menuliskan bahwa perwakilan Tik Tok ini mengakui ada konten negatif dalam aplikasinya. Rudiantara menyatakan bahwa Kominfo tidak hendak memblokir Tik Tok secara permanen atau take down. Oleh karena tersebut Kominfo memberi tiga kriteria.

Syarat kesatu ialah Tik Tok mesti mencuci aplikasinya dari konten negatif yang telah ada dan menyerahkan komitmen guna terus mengerjakan penyaringan supaya konten negatif tidak muncul. Kedua, Rudiantara memintasupaya Tik Tok membua kantor perwakilan di Indonesia supaya memudahkan koordinasi. Selanjutnya, Rudiantara meminta Tik Tok mendongkrak batas umur paling tidak pemakai menjadi 16 tahun.

Apabila tiga kriteria ini dapat membuat semua pemakai Tik Tok dapat kembali bergoyang jari atau tidak mesti menyaksikan ketenaran Bowo Alpenliebe punah. Praktisi Media Sosial Nukman Luthfie menuliskan pemblokiran sedangkan ini bagus guna jangka pendek. Pasalnya pemerintah dan Tik Tok dalam pemblokiran sedangkan ini dapat melakukan dialog supaya bisa menghadirkan aplikasi yang baik untuk masyarakat.

Lebih lanjut ia pun mengatakan bahwa masyarakat dapat teredukasi dengan adanya aplikasi yang tren baru-baru ini. Ia menilai bahwa tidak sedikit netizen pun setuju dengan pemblokiran sedangkan ini.

"Kalau ditutup atau take down selamanya ya saya tidak setuju juga. Kalau Tik Tok sudah mengerjakan apa yang pemerintah inginkan ya dimulai saja," kata Nukman ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (5/7).

Nukman menuliskan Indonesia mesti tidak jarang kali tegas dalam mengendalikan pertumbuhan media sosial yang tidak melulu membawa efek positif tapi pun membawa efek negatif. Jangan hingga platform media sosial seolah tidak peduli dengan eksistensi efek negatif sedangkan mereka mengeruk deviden dengan banyaknya jumlah pemakai di Indonesia

"Kita tidak boleh sampai jadi negara yang menjadi lokasi konsumen mereka. Tapi mereka tidak inginkan tanggung jawab apa apa. Platformnya cuek saja sebenarnya mereka mendapatkan deviden ekonomi yang spektakuler besar," ujar Nukman.

Senada dengan Nukman, Pengamat Media Sosial dari Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Septiaji Eko Nugroho menuliskan pemblokiran ini bukan adalahjawaban jangka panjang guna menghindari konten negatif. Septiaji menuliskan blokir yang dilaksanakan oleh Kominfo dapat dipahami sebagai perbuatan preventif sebab respon minim dari Tik Tok soal konten negatif.

"Setahu kami, telah ada tidak sedikit laporan dari masyarakat bersangkutan aplikasi Tik Tok ini, terutama bersangkutan adanya konten negatif yang terdapat disana. Dan saat belum terdapat respons yang memadai dari pengelola Platform, tahapan preventif yang dipungut Kominfo dapat dipahami," kata Septiaji,

Septiaji menuliskan pemblokiran ini perlu dipakai untuk memaksa supaya perwakilan Tik Tok dapat datang ke Indonesia guna bertemu tentang konten negatif. Berdasarkan keterangan dari Septiaji, Tik Tok mesti menyadari bahwa mereka pun bertanggung jawab dengan segala konten yang terdapat di dalam aplikasinya.

"Platform untuk pun ikut bertanggung jawab terhadap konten yang mengalir di dalamnya, tidak berlawanan dengan norma yang berlaku di Indonesia," ucap Septiaji.

Septiaji menyatakan secara ideal komunikasi yang baik antara pemerintah dan platform diperlukan karena kontennya dibuat oleh pemakai aplikasi, bukan aplikasi yang menciptakan konten itu. Namun Septiaji menegaskan konten tersebut juga adalah tanggung jawab dari Tik Tok. Kendalanya, komunikasi guna berkoordinasi ini paling minim sebab Tik Tok tidak mempunyai kantor di Indonesia.

"Untuk konten yang jelas berlawanan dengan norma dan Undang-undang, tentudapat langsung blokir sesudah melewati sidang panel lintas instansi yang ketika ini telah ada di Kominfo. Namun tantangan nya memang tidak seluruh pengelola platform mempunyai representasi yang lumayan di Indonesia, sampai-sampai tidak semua dapat responsif," kata Septiaji.

Terkait kriteria Kominfo tentang perubahan batas usia pemakai dari 12 tahun menjadi 16 tahun, Septiaji menuliskan pada pada dasarnyapemakaian media sosial di dunia tersebut memang 13 tahun. Kendati demikian urusan ini memang tidak jarang tidak dibarengi dengan pemantauan orang tua yang tidak mempedulikan anak-anaknya terlampau bebas memakai ponsel pintar.

"Sebenarnya tidak sedikit platform medsos yang paling tidak pemakainya 13 tahun. Namun tidak sedikit keluarga yang lalai dan tidak mempedulikan anaknya yang dibawah tersebut menggunakan smartphone sekaligus medsos," ujar Septiaji.

Khusus untuk aplikasi video Tik Tok, Septiaji mengakui bahwa konten aplikasi yang berupa video Tik Tok tidak sesuai dengan anak-anak berusia di bawah 16 tahun. Bukan berarti semua aplikasi di ponsel pintar tidak sesuai untuk anak-anak ini, masih banyak aplikasi yang ramah anak-anak dengan pendampingan orang tua.

"Ibarat kata bila game atau film tersebut ada ratingnya. Tik Tok tidak  sesuai untuk anak-anak," kata Septiaji.

Sependapat dengan Septiaji, Nukman mengatakan aplikasi Tik-Tok mempunyai konten dewasa. Ia mengkhawatirkan anak-anak dapat terpapar dengan konten ini.

Literasi digital

Kendati demikian, Septiaji menuliskan pemblokiran ini mudah dimasuki dengan aplikasi Virtual Private Network (VPN). Aplikasi ini dengan mudah dapat diunduh dan digunakan. Dengan sekali klik, pemakai menemukan alamat IP palsu dari negara lain, sehingga dapat melewati Blokir sebab sistem menyimak pemakai bukan berasal dari Indonesia.

"Namun kita pun paham, pemblokiran yang sekarang dilaksanakan masih paling mudah dilalui dengan memakai proxy atau VPN," kata Septiaji.

Ia lantas menjelaskan solusi untuk jangka panjang ialah memperkuat literasi digital terutama di lingkup keluarga. Kominfo bahwasannya sudah mempunyai program bareng dengan instansi kemasyarakatan dan edukasi yang mempunyai nama Siberkreasi. Program ini mempunyai situs siberkreasi.id, isinya ialah tentang program guna memelekkan mata masyarakat mengenai digital.

Materi-materi yang dapat digunakan oleh orang tua guna mengedukasi anak soal digital juga dapat diakses di website literasidigital.id. Septiaji mengingatkan tugas pendidikan ini tidak lumayan dari pemerintah saja namun masyarakat terutama lingkup family harus aktif melakukan pendidikan literasi.

"Sehingga penyelesaian yang ideal, bukan berkutat di masalah pemblokiran,namun upaya memperkuat Edukasi, terutama dari level keluarga. Ini ialah Gerakan Nasional Literasi Digital. Dimana ada selama 60 lebih kumpulan masyarakat dan instansi pemerintah bergabung. Di bawah Dirjen Aplikasi Informatika," kata Septiaji.

Sekiana artikel saya tentang Harapan Tik Tok dan Solusi Blokir Kominfo semoga artikel ini bisa bermanfaat.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Harapan Tik Tok dan Solusi Blokir Kominfo"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel